GarudaNews (Sukabumi) - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Dadang Hermawan, menilai persoalan pengelolaan rumpon dan lemahnya pengawasan di wilayah perairan menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat nelayan lokal semakin sulit memperoleh hasil tangkapan di laut.
Hal itu disampaikan Dadang saat menghadiri audiensi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi, Kamis (2/7/2026). Dalam forum tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi nelayan pesisir menjadi bahan pembahasan, mulai dari regulasi benih bening lobster (BBL) hingga keberadaan rumpon di perairan Sukabumi.
Dadang mengatakan DPRD Kabupaten Sukabumi sebelumnya telah berupaya memperjuangkan legalisasi pemanfaatan benih bening lobster bersama nelayan dan Dinas Perikanan hingga ke tingkat DPR RI. Ia memastikan berbagai aspirasi yang kembali disampaikan dalam audiensi akan terus diperjuangkan kepada pemerintah pusat.
"Kami pernah mengawal aspirasi terkait legalisasi benih bening lobster. Masukan yang disampaikan nelayan hari ini juga akan kami bawa kembali ke DPR RI agar mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan," ujarnya.
Menurut Dadang, menurunnya pendapatan nelayan tidak hanya dipengaruhi kondisi cuaca, tetapi juga semakin terbatasnya wilayah penangkapan ikan. Salah satu penyebab yang disorot adalah banyaknya rumpon milik kapal-kapal besar dari luar daerah yang diduga memengaruhi pergerakan ikan menuju perairan Sukabumi.
Ia mengungkapkan, pada musim barat sejumlah kapal berukuran lebih dari 30 Gross Ton (GT) kerap beroperasi di kawasan Ujunggenteng. Setelah menangkap ikan di wilayah perairan Sukabumi, hasil tangkapan tersebut kemudian dibawa ke daerah asal masing-masing.
"Potensi laut Sukabumi seharusnya lebih banyak dirasakan oleh nelayan lokal. Namun kenyataannya, kapal-kapal besar dari luar daerah juga memanfaatkan sumber daya tersebut sehingga ruang tangkap nelayan kecil menjadi semakin terbatas," katanya.
Selain itu, Dadang menilai nelayan tradisional juga menghadapi kesulitan untuk membangun rumpon secara mandiri karena terbentur proses perizinan yang dinilai cukup rumit.
Padahal, keberadaan rumpon dinilai sangat penting sebagai sarana pengumpul ikan yang dapat membantu meningkatkan hasil tangkapan nelayan skala kecil.
"Nelayan sebenarnya ingin memiliki rumpon sendiri, tetapi proses perizinannya tidak mudah. Akibatnya mereka hanya bergantung pada kondisi alam dan keberuntungan saat melaut," jelasnya.
Dadang juga menyoroti perlunya peningkatan pengawasan di wilayah perairan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, keterbatasan sarana dan armada pengawas membuat aktivitas di laut lepas belum dapat dipantau secara optimal.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar pengelolaan sumber daya kelautan dapat berjalan lebih tertib dan berpihak kepada kepentingan nelayan.
Dalam audiensi itu, sejumlah peserta juga mempertanyakan pelaksanaan program rumponisasi. Mereka menilai informasi mengenai lokasi pemasangan rumpon belum tersampaikan secara menyeluruh sehingga sebagian rumpon berada di kawasan yang sulit dijangkau oleh nelayan tradisional.
Dadang berharap seluruh masukan tersebut dapat dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPRD Kabupaten Sukabumi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Ia menegaskan, upaya memperjuangkan perubahan regulasi benih bening lobster harus dibarengi dengan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi nelayan kecil, termasuk akses terhadap pemanfaatan rumpon.
"Nelayan hanya menginginkan regulasi yang berpihak kepada mereka dan kemudahan dalam memanfaatkan rumpon. Jika itu dapat diwujudkan, potensi kelautan Sukabumi akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut," pungkasnya.
(eRHa)