GarudaNews (Bandung) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program penguatan ekosistem perumahan bertajuk "Imah Merenah Hirup Tumaninah" di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Kamis (18/09/2025).
Peluncuran program tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), dihadiri Bupati dan Walikota se-Jabar, Camat, hingga pelaku ekosistem perumahan.
Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, program dengan arti "Rumah Layak dan Hidup Tenang" ini bukan sekadar pembangunan rumah, melainkan juga membangun harapan masyarakat. Jabar menargetkan pembangunan 100 ribu rumah subsidi, sebagai bagian dari target nasional tiga juta rumah.
“Rumah adalah dasar kesejahteraan keluarga. Dari rumah yang baik lahir keluarga harmonis, anak-anak sehat, dan masyarakat sejahtera,” ujar KDM.
Ia menegaskan pembangunan perumahan harus berkeadilan, berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah, serta tidak dijadikan ajang spekulasi. Model pembangunan padat karya, gotong royong, dan pemberdayaan UMKM akan menjadi kunci agar target 100 ribu rumah subsidi tercapai.
Selain itu, program ini berfokus pada empat agenda utama:
- Memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup.
- Menciptakan lapangan kerja baru dan menguatkan ekonomi lokal.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
KDM juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penataan ruang agar pembangunan rumah tidak merusak lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perkim, Maruarar Sirait mengapresiasi antusiasme peserta sosialisasi KUR perumahan di Bandung yang mencapai 3.000 orang, terdiri dari pengembang, pemilik toko bangunan, hingga perwakilan pemerintah daerah.
“Saya yakin realisasi kredit perumahan di Jabar akan menjadi yang tertinggi di Indonesia,” kata Maruarar.
Menurutnya, KUR perumahan merupakan terobosan besar hasil kerja sama lintas kementerian dengan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto. Sinergi pemerintah daerah dan swasta diyakini dapat mempercepat pencapaian target nasional tiga juta rumah.
(eRHa)