GarudaNews (Sukabumi) - Founder Lingkar Kajian Kebangsaan sekaligus tokoh muda Sukabumi Utara, Dewek Sapta Anugrah, menilai wacana pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara selama ini belum pernah ditindaklanjuti secara serius oleh para pemangku kepentingan.
“Pemekaran hanya jadi isu musiman yang ramai menjelang momentum politik. Dari rezim ke rezim, pemerintah baru sebatas 80 persen berbicara soal pemekaran, tanpa langkah nyata,” kata Dewek, Rabu (24/09/2025).
Menurutnya, isu pemekaran maupun penggabungan wilayah dengan Kota Sukabumi yang kembali mencuat belakangan ini justru lebih banyak memicu reaksi politik, namun tanpa keseriusan. Salah satu penyebabnya, kata Dewek, adalah adanya moratorium pemekaran daerah.
Meski begitu, ia mengapresiasi komitmen Bupati Sukabumi yang mendukung percepatan pemekaran. Hanya saja, komitmen tersebut perlu diwujudkan dalam diplomasi politik ke tingkat provinsi dan pusat.
“Tanpa langkah konkret, pemekaran hanya jadi konsumsi wacana publik,” ujarnya.
Dewek juga menekankan pentingnya peran legislator, baik di tingkat daerah maupun pusat. Menurutnya, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, hingga DPR RI harus dikonsolidasikan agar mendorong isu pemekaran secara serius di parlemen.
Tak hanya elite politik, masyarakat akar rumput juga harus dilibatkan. “Masyarakat perlu paham dampak pemekaran terhadap pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan,” jelasnya.
Menyoroti keberadaan Presidium Pemekaran Sukabumi Utara, Dewek justru mendorong pembubaran organisasi tersebut. Ia menilai kiprah presidium sudah tidak efektif, sehingga perlu digantikan dengan energi baru dari generasi milenial dan Gen Z.
“Gen Z dan milenial jangan hanya jadi penonton. Mereka harus diberi ruang sebagai subjek perjuangan politik pemekaran karena punya kapasitas untuk mengelola gerakan ini,” pungkasnya.
(Alex)