GarudaNews (Sukabumi) - Halaman Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi menjadi lokasi aksi Aliansi Kaum Muda Sukabumi Melawan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan reses anggota dewan yang dinilai belum optimal dan menyerahkan simbolis “rapor merah” sebagai bentuk evaluasi publik, Senin (06/04/2026).
Dalam orasinya, para peserta aksi menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari minimnya keterbukaan informasi terkait jadwal dan lokasi reses, keterlibatan masyarakat yang dianggap belum maksimal, hingga belum jelasnya tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan warga.
Massa menilai, reses seharusnya menjadi ruang dialog yang terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif. Mereka juga mendorong adanya transparansi dalam proses penyerapan hingga realisasi aspirasi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan reses. Ia memastikan aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan perbaikan ke depan.
“Seluruh masukan akan kami inventarisasi dan dikoordinasikan agar pelaksanaan reses ke depan bisa lebih baik dan responsif,” ujarnya.
Sejumlah usulan perbaikan juga mencuat dalam aksi tersebut, di antaranya mendorong pemanfaatan teknologi melalui sistem digitalisasi informasi reses agar lebih mudah diakses publik, serta perlunya standar pelibatan masyarakat yang lebih inklusif.
Selain itu, massa juga mengusulkan agar setiap anggota dewan mempublikasikan hasil reses secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, menilai kritik yang disampaikan sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif.
“Kami memandang ini sebagai masukan positif agar pelaksanaan reses ke depan bisa lebih efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” singkatnya.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut mencerminkan tingginya perhatian generasi muda terhadap kualitas demokrasi di daerah. Ke depan, diharapkan adanya perbaikan sistematis dalam pelaksanaan reses sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
(eRHa)