GarudaNews (Sukabumi) - Sejumlah persoalan pembangunan dan pelayanan publik menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan Reses Ke-II Tahun Sidang 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Hamzah Gurnita, di Kecamatan Palabuhanratu dan Simpenan, Jumat (05/06/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, berbagai aspirasi disampaikan secara langsung, mulai dari kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan desa, pelayanan kesehatan, hingga pengawasan terhadap keberadaan menara telekomunikasi yang berada di sekitar kawasan permukiman warga.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah keberadaan sejumlah menara telekomunikasi yang dinilai perlu ditinjau kembali dari sisi perizinan maupun kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan secara ketat untuk memastikan seluruh aktivitas pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Hamzah Gurnita menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh pihak terhadap aturan perizinan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara konsisten demi menjaga ketertiban administrasi dan kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam waktu dekat, kami berencana kembali memanggil perusahaan-perusahaan tower yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi untuk memastikan seluruh kewajiban administrasi dan perizinan dipenuhi,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila pemanggilan yang dilakukan tidak mendapat respons sesuai prosedur, maka DPRD akan merekomendasikan langkah lanjutan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
Selain persoalan menara telekomunikasi, warga juga mengeluhkan kondisi sejumlah ruas jalan desa yang masih memerlukan peningkatan. Infrastruktur jalan yang belum memadai dinilai menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian, terutama di wilayah pedesaan.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar yang lebih merata di tingkat desa.
Hamzah memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dihimpun dan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan daerah.
“Reses bukan sekadar agenda formal, tetapi sarana untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang masuk akan kami kawal agar dapat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Hamzah.
Ia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi menjadi elemen penting dalam proses pembangunan daerah. Dengan keterlibatan warga, program yang disusun pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Melalui kegiatan reses tersebut, masyarakat berharap berbagai usulan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara nyata sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
(eRHa)