Garudanews (Jakarta) - Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat kembali turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di sekitaran kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senayan Jakarta. Senin 25/8/2025.
Aksi ini dipicu oleh mencuatnya kebijakan kontroversial DPR yang dikabarkan akan mengesahkan tambahan tunjangan sebesar Rp50 juta per bulan bagi setiap anggota dewan. Keputusan tersebut memicu gelombang kekecewaan dan kemarahan publik, terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang dinilai makin sulit.
Sejak pagi, massa aksi sudah mulai memadati kawasan Jalan Gatot Subroto, membawa spanduk dan poster bertuliskan kritik keras terhadap para wakil rakyat. Teriakan seperti "Turunkan harga, bukan tambah tunjangan!" dan "Rakyat lapar, DPR foya-foya!" menggema di antara kerumunan. Demonstrasi yang berlangsung damai sejak pagi, sempat memanas saat iring-iringan kendaraan pejabat melintas dan menjadi sasaran lemparan botol plastik dan batu oleh beberapa massa yang emosional. Aparat kepolisian pun terpaksa menambah pengamanan guna mencegah bentrokan lebih lanjut.
Koordinator aksi dari Aliansi Rakyat Untuk Keadilan Sosial (ARKAS), Nina Sari, dalam orasinya menyebutkan bahwa kebijakan DPR kali ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
“Harga beras naik, minyak goreng mahal, tarif listrik naik. Tapi DPR malah minta tunjangan tambahan? Ini bukan hanya tidak etis, tapi juga tidak berperikemanusiaan,” tegas Nina.
Para demonstran menuntut agar DPR membatalkan rencana penambahan tunjangan tersebut dan lebih fokus pada penanganan masalah yang dirasakan masyarakat luas, seperti menurunkan harga bahan pokok, memperbaiki akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat program jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin.
Reporter : Eby