GarudaNews (Sukabumi) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sukabumi meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi menjadikan hasil reses anggota DPRD sebagai salah satu dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah. Berbagai aspirasi yang dihimpun dari masyarakat dinilai masih didominasi persoalan kebutuhan dasar yang memerlukan penanganan serius.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PKS melalui Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Uden Abdunnatsir, saat membacakan laporan hasil Reses II Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (9/7/2026).
Dalam laporannya, Fraksi PKS mengungkapkan bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi keluhan utama masyarakat di berbagai daerah pemilihan. Banyak ruas jalan kabupaten yang kondisinya rusak sehingga menghambat mobilitas warga serta aktivitas ekonomi.
Beberapa ruas yang menjadi perhatian antara lain Jalan Cikahuripan–Gunung Tanjung di Kecamatan Cisolok, Kertajaya–Cihaur Simpenan, Bojonggenteng–Kalapanunggal, Kalapanunggal–Kabandungan, Cimalati–Cicurug, Purabaya–Cimanggu, Purabaya–Panumbangan, Caringin–Bojong Kalong, Miramontana–Bojong Jengkol, Nyalindung–Muara, kawasan Kampung Inggris Sukaraja, Gandasoli–Cireunghas, hingga ruas Ciengan–Gegerbitung.
Selain perbaikan jalan, masyarakat juga menginginkan peningkatan akses menuju destinasi wisata Pondok Halimun dan Geyser Cipanas Cisolok. Menurut Fraksi PKS, kondisi jalan menuju kawasan wisata tersebut belum mencerminkan kualitas pelayanan yang diharapkan pengunjung.
Permasalahan drainase di Jalan Raya Cangehgar, Palabuhanratu, turut menjadi perhatian karena wilayah tersebut masih kerap mengalami banjir saat curah hujan tinggi.
Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi meninjau kembali Surat Keputusan Bupati Nomor 640/KEP.492-DPKP/2020 tentang penetapan kawasan kumuh. Regulasi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar pembangunan lingkungan dapat dilakukan secara lebih merata.
Di sektor perkotaan, masyarakat mengeluhkan kemacetan di kawasan Cibadak dan persoalan pengelolaan sampah yang belum optimal. Pemerintah diminta meningkatkan edukasi kepada masyarakat, menambah armada pengangkut sampah, memperkuat jumlah petugas kebersihan, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan.
Bidang kesehatan juga menjadi sorotan. Fraksi PKS menerima banyak keluhan terkait kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan sehingga warga kurang mampu kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan. Selain mempercepat proses pengaktifan kembali, pemerintah juga didorong menambah kuota BPJS PBI yang dibiayai APBD atau kembali menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC).
Pada sektor ekonomi, Fraksi PKS meminta evaluasi terhadap program pinjaman tanpa bunga karena dinilai belum mampu menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan pembenahan terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) agar mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal.
Perhatian juga diberikan kepada sektor pertanian. Aspirasi masyarakat meliputi bantuan bagi petani yang terdampak musim kemarau, percepatan rehabilitasi bendungan yang rusak, perbaikan infrastruktur pascabencana, menjaga stabilitas harga gabah sesuai kebijakan pemerintah pusat, hingga dukungan kepada pelaku UMKM melalui kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam bidang pendidikan, Fraksi PKS meminta pemerintah memberikan perhatian yang setara kepada sekolah swasta, terutama melalui bantuan sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Persoalan legalitas sekolah yang berdiri di atas lahan PTPN maupun Hak Guna Usaha (HGU) juga diharapkan segera memperoleh kepastian hukum.
Selain itu, Fraksi PKS mengusulkan peningkatan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati dan penyesuaian insentif daerah hingga mendekati atau setara Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Di bidang pemerintahan, Fraksi PKS menilai akurasi data kemiskinan perlu diperbaiki melalui proses verifikasi langsung di lapangan agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Aspirasi lainnya mencakup usulan pemekaran desa di wilayah yang telah memenuhi persyaratan, salah satunya Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak. Masyarakat juga mengharapkan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dapat dioptimalkan sehingga pengurusan KTP, Kartu Keluarga, maupun Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi lebih cepat dan mudah.
Fraksi PKS turut mendorong peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha agar kepatuhan terhadap peraturan daerah semakin meningkat.
Melalui laporan reses tersebut, Fraksi PKS berharap seluruh aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
(eRHa)